Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Choirul Amri, di Muntok, Selasa, menyatakan akan terus menyosialisasikan kepada masyarakat rencana pembangun PLTN dengan empat reaktor nuklir berkapasitas 10.000 mega watt dan mengedukasi masyarakat agar siap menerima.
Menurut dia, reaktor nuklir milik Jepang yang sistem pendinginnya meledak dibangun pada 1971, generasi kedua era tahun 1990-an dan generasi ketiga ke atas dibangun setelah 1990 hingga sekarang. Sedangkan reaktor nuklir yang akan dibangun di Babel generasi ketiga yang sistem pengamannya lebih terjamin.
Ia menjelaskan, pembangunan reaktor nuklir termasuk di Babel akan mendapat pengawasan, persetujuan dan rekomendasi dari Lembaga Energi Atom Internasional atau IAEA untuk menjamin keamanannya.
Menurut dia, pihak IAEA tidak sembarangan memberikan rekomendasi pembangunan reaktor nuklir dan tentu melalui kajian yang teruji secara ilmiah, dengan memperhatikan berbagai aspek terutama infrastruktur pembangunan dan sistem pengaman lebih terjamin yang didukung lima lapisan baja dan beton.
Ia juga mengatakan, batas usia reaktor nuklir 40 tahun dan setelah itu harus ditutup habis agar radiasinya tidak menyebar dan membahayakan kesehatan manusia, kecuali pihak IAEA berdasarkan kajiannya menilai kondisi reaktor nuklir masih bagus, maka bisa diperpanjang sesuai standar prosedur yang ditetapkannya.
Menurut dia, terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Teluk Inggris Muntok di atas areal seluas 825 hektare. tentunya juga harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dengan memperhatikan berbagai aspek dan dampaknya terhadap kehidupan.
Ia menjelaskan, pro dan kontra rencana pembangunan PLTN di Muntok merupakan hal yang wajar agar bisa memahami PLTN secara menyeluruh baik dari sisi positif dan negatifnya, namun bukan berarti serta merta ditolak atau diterima tetapi kembali dikaji ulang secara matang untuk lebih baik lagi.
"Meledaknya sistem pendingin pada reaktor nuklir di Jepang, setidaknya menjadi pelajaran bahwa sistem pendingin dan bagian lainnya dari reaktor nuklir harus dirancang lebih bagus lagi agar tahan terhadap goncangan gempa dan faktor-faktor negatif yang membahayakan dari luar," ujarnya.
Ia meminta masyarakat terus memantau perkembangan berita reaktor nuklir di Jepang yang meledak pascagempa bumi dan tsunami, untuk membuka mata dan cara berpikir yang lebih luas dalam hal pola penanganan reaktor nuklir agar manfaatnya lebih optimal untuk kehidupan.(*)
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/250092/pembangunan-reaktor-nuklir-di-muntok-aman
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) selalu menggelitik para pendengar, pembaca atau pemirsa di media koran, televisi atau media lainnya. PLTN akan selalu memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat awam terhadap teknologi tersebut, maupun di golongan ilmuwan yang mengerti secara umum terhadap perkembangan teknologi PLTN. Dalam pengoperasian PLTN, jaminan terhadap keselamatan menjadi hal yang penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Mengapa harus PLTN? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat kepada orang-orang atau negara yang tertarik untuk mengembangkan teknologi dan ingin membangun pembangkit jenis ini. Masyarakat dunia bukan hanya masyarakat kita paranoid terhadap kata nuklir yang identik dengan istilah pada bom nuklir, senjata pemusnah masal, dan aksi teror. Hal lain yang membuat masyarakat paranoid terhadap PLTN tentu saja adalah peristiwa Chernobyl di tahun 1986.
Berdasarkan Blue Print Energi Nasional, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat menjadi alternatif sebagai pembangkit tipe base (beban dasar) di masa yang akan datang. Dimana dengan pertimbangan tren harga energi dunia, harga ekspor gas dan batubara yang lebih tinggi dari harga pemasaran dalam negeri, daya beli masyarakat terhadap gas dan batubara yang masih rendah, cadangan energi dan status kelistrikan Indonesia, pembangkit listrik masa depan Indonesia di tahun 2025, 17% -nya adalah pembangkit listrik energi terbarukan yang dimana PLTN tercakup di dalamnya.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sangatlah berbeda dengan apa yang dibayangkan selama ini. Negara yang paling banyak menggunakan PLTN adalah perancis, dengan presentase lebih dari 70% dengan standard safety sebesar 99,999%. Keuntungan PLTN dari sisi lingkungan adalah penggunaan PLTN sangat bersih, tidak menghasilkan CO2 bila dibandingkan jenis pembangkit listrik lainnya. Uranium sebagai bahan bakar PLTN mampu menghasilkan energi listrik yang jauh lebih besar daripada bahan bakar lainnya seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam, dimana 1 gram uranium dapat menghasilkan energi panas yang setara dengan hasil pembakaran 4 ton bahan bakar batubara, dan 2 ton bahan bakar minyak bumi.
Kalau bicara statistik, dengan teknologi yang telah berkembang saat ini peluang mati karena PLTN lebih rendah dari peluang mati karena kejatuhan meteor. Selain itu menyikapi peryataan sebelumnya teknologi yang diperlukan untuk merubah bahan bakar uranium menjadi bom nuklir tidaklah mudah dan tidak bisa dilakukan oleh teroris yang tidak punya laboratorium ekstra mahal. Penggunaan uranium sebagai bom nuklir memerlukan teknik pengayaan yang berbeda dengan penggunaan uranium sebagai bahan bakar PLTN.
Mengapa PLTN dapat disebut sebagai renewable energy karena seperti halnya pembangkit listrik renewable energy lainnya, PLTN memiliki keuntungan yang sama yaitu bahan bakar yang digunakan oleh PLTN dapat didaur ulang. Keuntungan lainnya bila dibandingan dengan pembangkit listrik energi terbarukan adalah biaya produksinya murah. Untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1000 MW, biaya yang diperlukan untuk membangun 1 reaktor nuklir kurang-lebih sebesar 30 Triliun Rupiah dan memerlukan lahan seluas 1.7 km2. Bandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) memerlukan biaya rata-rata sebesar 600~700 Triliun Rupiah dan memerlukan lahan seluas 67 km2. Atau dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) memerlukan biaya sebesar 100 Triliun Rupiah dengan lahan yang diperlukan seluas 246 km2.
Kapasitas pembangkit listrik Indonesia saat ini adalah sebesar 33.352 MW. Kapasitas tersebut berasal dari pembangkit milik PT. PLN sebesar 28.041 MW atau 84,06% dari total kapasitas terpasang, pembangkit swasta (IPP) sebesar 4.244 MW atau 12.72%, dan pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 1.066 MW atau 3,22%. Bukankah akan lebih bijaksana kalau kita sebagai masyarakat Indonesia jangan terlalu paranoid terhadap PLTN agar bisa mensukseskan program pemerintah yang sesuai dengan Blue Print Energi Nasional. Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh pembaca untuk mulai peduli dengan keadaan kelistrikan negara kita.
Keselamatan di tiga reaktor nuklir Indonesia dinilai sangat aman oleh negara-negara di Asia dan Australia.
"Indonesia sangat baik dalam keselamatan nuklir. Tidak pernah terjadi kecelakaan serius di sini," kata Penasihat Senior bidang Keselamatan Organisasi Teknologi dan Sains Australia (ANSTO), Basil Ellis di sela workshop Forum untuk Kerja sama Nuklir di Asia, di Serpong, Banten, Senin (11/10).
Ellis, yang saat itu menjadi pembicara dalam workshop juga mengatakan, Australia juga mendukung rencana Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Kami sangat peduli pada bagaimana mempertahankan ketersediaan energi di masa depan," katanya sambil menambahkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Indonesia soal pengembangan nuklir secara umum dan telah siap menjadi pemasok uranium untuk PLTN Indonesia.
Saat ini Australia memang belum memiliki PLTN, kata dia, namun telah memiliki dua reaktor nuklir untuk kepentingan riset dan produksi radio isotop dengan kapasitas 10 MW dan 20 MW, seperti halnya Indonesia yang juga memiliki tiga reaktor riset di Yogyakarta (250 kW), di Bandung (1 MW) dan Serpong (30 MW).
Sementara itu, Deputi Pendayagunaan Hasil Litbang dan Pemasyarakatan Iptek Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Dr Taswanda Taryo mengatakan, Indonesia sejak 2005 memang termasuk lima besar di dunia untuk kategori administrasi bahan nuklir reaktor riset.
"Tidak ada yang mencurigai Indonesia mengembangkan nuklir ke arah nondamai. Jadi apapun yang kita pakai untuk rencana PLTN, tak ada yang keberatan," katanya sambil menambahkan bahwa IAEA secara rutin tetap memantau seluruh negara yang mengembangkan nuklir.
Dia mengatakan, keselamatan nuklir Indonesia pada 2008 memang masih dinilai baru terpenuhi 85 persen, tapi pada 2010 sudah 100 persen.
"Sisa yang 15 persen sebenarnya hanya faktor yang kecil-kecil, tapi tetap diperhatikan, seperti ada lampu yang tak menyala, soal daya listrik yang perlu ditambah, atau lantai yang licin yang bisa menyebabkan orang terpeleset," katanya.
Workshop dilaksanakan atas kerja sama Batan dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang dihadiri 25 peserta dari beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, China, Bangladesh, dan Australia.
Pada Rabu (13/10), para peserta yang terdiri atas para staf badan energi nuklir bidang keselamatan nuklir di negaranya itu akan meninjau Reaktor Riset GA Siwabessy di Puspiptek Serpong.(ant/waa)
Sumber : http://erabaru.net/
Pengamat intelijen Wawan H Purwanto menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi kesulitan penyediaan energi sekaligus mendorong perkembangan industri.
"Jika tidak berani membuat lompatan besar, Indonesia akan terus tertinggal," kata Wawan saat menyampaikan refleksi akhir tahun di Jakarta, Kamis.
Dikatakannya, negara tetangga, yakni Singapura dan Malaysia sudah mulai berancang-ancang membangun PLTN, bahkan kabarnya Singapura akan menyewa pulau di Kepulauan Riau yang bakal dijadikan lokasi PLTN.
"Jangan-jangan kita nanti justru jadi konsumen mereka karena kita tidak bisa memenuhi sendiri kebutuhan energi di dalam negeri," kata Wawan.
Ia mengakui banyak sumber energi selain nuklir yang bisa dimanfaatkan, seperti panas bumi, angin, dan air, namun energi yang dihasilkan tidak bisa massif yakni kurang dari 1000 MW. Sementara PLTN bisa menghasilkan 10000 MW.
"Padahal kebutuhan tambahan kita untuk energi listrik sekitar 3000 MW per tahun," katanya.
Wawan mengatakan, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) telah merekomendasikan Indonesia sebagai negara yang memenuhi syarat untuk mengembangkan PLTN.
"Otoritas tertinggi telah memberikan rekomendasi, tinggal kita mau melaksanakan atau tidak," katanya.
Menurut Wawan, jika saat ini masih ada pihak yang menolak PLTN, itu hal wajar. Bahkan, di negara yang telah menggunakan energi nuklir sekali pun tetap ada pihak yang masih belum setuju.
Tetapi, lanjut Wawan, fakta menunjukkan negara-negara yang menggunakan energi nuklir mengalami kemajuan pesat. Korea Selatan dan Jepang merupakan negara maju di Asia yang telah menggunakan nuklir.
Tentang kekhawatiran terjadinya bencana akibat reaktor nuklir seperti Chernobyl di Rusia, Wawan mengatakan, saat ini teknologi nuklir telah memasuki generasi keempat bahkan kelima yang jauh lebih aman dari Chernobyl yang termasuk generasi pertama.
"Reaktor nuklir kita di Yogyakarta yang notabene bukan generasi terkini terbukti aman meski Yogyakarta terkena gempa besar," katanya.
Wawan mengingatkan, ketika negara jiran semakin maju, sementara Indonesia tetap jalan di tempat, maka bukan tidak mungkin akan mengancam integrasi bangsa.
Sumber : http://www.antaranews.com/
Rencana Indonesia membangun PLTN pada 2010, dengan dasar UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), hingga sekarang juga terus tersendat.
Padahal RPJM menargetkan PLTN sudah dapat beroperasi pada 2016, sementara pembangunan konstruksi PLTN membutuhkan waktu minimal lima tahun, belum termasuk persiapan lainnya.
Pada awal 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 2010 yang menugaskan Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melakukan sosialisasi tentang PLTN kepada masyarakat.
Sementara peraturan lainnya yang diperlukan serta keputusan nasional untuk "Go Nuclear" tetap tidak kunjung jelas hingga menjelang penutupan tahun 2010.
Penolakan masyarakat di era demokrasi ini tampaknya memang menjadi hal yang sangat senstif dan dikhawatirkan bisa merusak citra politik pemerintah.
60 Persen
Seberapa besarkah penolakan masyarakat terhadap PLTN? Pada 2010 sejumlah pakar dari jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dipimpin Prof Dr Ibnu Hamad telah melakukan dua kali jajak pendapat tentang PLTN yakni pada Juni dan November.
Survei kedua yang dilakukan di 22 kota se-Jawa dan Bali tentang penerimaan masyarakat terhadap PLTN itu menunjukkan bahwa 59,7 persen masyarakat menerima keberadaan PLTN, meningkat dua persen dibanding survei sebelumnya di mana 57,6 persen yang menerima PLTN.
Dari 3.000 responden yang diwawancarai ini, sebanyak 25,5 persen masyarakat yang menolak dan 14,8 persen yang menjawab tidak tahu. Angka ini tidak jauh berbeda dengan survei pertama, dimana 24,6 persen menolak dan sisanya 17,8 persen menjawab tidak tahu.
Di setiap provinsi yang disurvei semuanya menunjukkan penerimaan lebih banyak daripada yang menolak, termasuk di Kabupaten Jepara yang direncanakan akan menjadi tapak PLTN, mereka 55,3 persen menerima.
Dua persen kenaikan angka dukungan dalam waktu beberapa bulan, ujar Ibnu Hamad, kemungkinan disebabkan semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat karena sosialisasi yang mulai digencarkan.
Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, angka nyaris 60 persen penerimaan terhadap PLTN ini sebenarnya sudah menjadi petunjuk bagi pemerintah bahwa rencana pembangunan PLTN didukung oleh mayoritas masyarakat.
DPR pun, lanjut dia, sangat mendukung pembangunan PLTN dan mengingatkan semua pihak bahwa energi nuklir merupakan opsi yang tetap harus dipilih di samping energi alternatif lainnya.
"Energi alternatif lain seperti surya, angin dan lainnya hanya mampu menyediakan listrik di skala rumah tangga. Tapi untuk dunia industri dibutuhkan listrik berkapasitas besar seperti yang ditawarkan PLTN, minimal 600 MW," katanya.
Sebelumnya, Pendiri Masyarakat Peduli Energi dan Lingkungan (MPEL) Sutaryo Supadi menegaskan angka 59,7 persen sebenarnya sudah cukup besar untuk menguatkan Kepala Negara untuk mengambil keputusan mengenai perlunya membangun PLTN.
"Perancis yang 80 persen listriknya dibangkitkan dari PLTN dulu itu juga didukung 60 persen masyarakatnya," ujar Sutaryo.
Disebutkan, saat ini jaringan listrik terpasang di seluruh Indonesia hanya mencapai 40 ribu MW dan baru bisa melistriki tak sampai 70 persen rakyat, sementara 10 tahun ke depan jumlah penduduk Indonesia terus meroket dan kebutuhan akan listrik juga bakal berlipat ganda.
Siapapun seharusnya tak lagi mengandalkan energi fosil, ujarnya, karena cadangan dunia untuk gas saat ini hanya tersisa 1,4 persen, minyak bumi 0,5 persen dan batubara 3,1 persen.
Saat ini, sebanyak 438 PLTN di 30 negara mampu memenuhi 16 persen kebutuhan listrik dunia. Ke-30 negara tersebut yakni Amerika Serikat yang memiliki 103 PLTN, 59 di Perancis, 55 di Jepang, 31 di Rusia, 20 unit di Korsel, 19 di Inggris, 18 di Kanada, 17 di Jerman, 17 di India, 15 di Ukraina, 11 di China dan seterusnya.
Bahkan China yang sudah memiliki 11 PLTN sedang membangun lima PLTN baru, sedangkan India yang sudah memiliki 17 PLTN sedang membangun enam PLTN tambahan. Terhitung saat ini sekitar 60 negara berkembang di dunia sudah berencana membangun PLTN.
Alasan Kecelakaan
Sementara itu, menanggapi kebanyakan alasan masyarakat menolak PLTN karena khawatir terjadi kecelakaan reaktor nuklir seperti disebut dalam survei, Kepala Batan Dr Hudi Hastowo menegaskan, bahwa teknologi PLTN saat ini sudah jauh berbeda dari teknologi PLTN di masa kecelakaan Chernobyl pada 1986.
Kemungkinan kebocoran reaktor untuk reaktor PLTN generasi pertama kurang dari satu per 10.000 sedangkan kemungkinan bocor reaktor PLTN generasi keempat bahkan sudah kurang dari satu per sejuta reaktor dalam setahun.
Kecelakaan Chernobyl, ujarnya, dipicu banyak pelanggaran dari mulai pelanggaran prosedur kerja, pelanggaran dalam sistem keselamatan dan kekurangan dalam desain reaktor.
Namun, ia menegaskan, tragedi Chernobyl tidak akan terjadi lagi karena desain reaktor sejenis itu pasti tidak akan mendapat izin dunia untuk dibangun.
"Persyaratan teknis dan administratif untuk melakukan kegiatan operasi sekarang ini jauh lebih ketat, juga sistem infrastruktur nasional maupun internasional untuk mencegah kejadian serupa. Termasuk masalah limbah," kata Hudi.
Jika opsi Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah sulit direalisasikan, pihaknya kini telah mempersiapkan tapak lainnya yang juga memenuhi syarat sebagai tapak PLTN, yakni di Bangka Barat dan Bangka Selatan yang di masa depan bisa dihubungkan dalam transmisi Sumatera-Jawa-Bali.
Keselamatan nuklir Indonesia, baik dari faktor manajemen keselamatan maupun budaya keselamatan di ketiga reaktor riset nuklirnya di Serpong, Bandung dan Yogyakarta, juga dinilai oleh negara-negara tetangga di Asia dan Australia sangat baik.
"Indonesia sangat baik dalam keselamatan nuklir. Tidak pernah terjadi kecelakaan serius di sini," kata Penasihat Senior bidang Keselamatan Organisasi Teknologi dan Sains Australia (ANSTO) Basil Ellis menambahkan.
Laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dalam "Integrated Nuclear Infrastructure Review 2009" juga sudah menegaskan bahwa Indonesia, bersama Jordania dan Vietnam, adalah negara yang paling siap mengembangkan energi nuklir.
(D009/Z002/A038)
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/1293377766/menanti-ketegasan-politik-realisasikan-pltn
Minggu, 26 Desember 2010
